Kita sering melihat berita-berita yang membahas mengenai utang Indonesia. Sampai dengan artikel ini mulai ditulis, konon sudah menembus Rp6.000 triliun! Ckckck.
Terus, jadi penasaran kan, gimana caranya pemerintah bisa membayar utang-utang sebesar itu? Bisa nggak ya, dibayar lunas? Apakah ini akan membebani negara? Kita tahu, Indonesia juga sedang berbenah pascapandemi ini kan? Kebayangnya kan, sudahlah harus bekerja keras membangkitkan ekonomi, plus terbebani utang sebesar itu, apa ya sanggup? Apakah ini artinya pajak kita yang sekarang secara masif dikampanyekan untuk dibayar itu bakalan dialokasikan untuk membayar utang, seperti narasi kebanyakan ahli kritik?
Well, sebelum tercengang dengan angkanya, pun membayangkan betapa berat upaya untuk membayarnya kembali, mari kita lihat kebenaran seputar utang sebuah negara secara relatif di dunia.
Benarkah Pendapatan Per Kapita Jadi Masalah Terbesar Negara Kita?
Pertama-tama, mari kita lihat terlebih dahulu soal pendapatan per kapita negara-negara di dunia.
Pada peta global ini, kita bisa lihat, bahwa negara-negara dengan pendapatan per kapita paling rendah adalah yang berwarna gelap, yang didominasi oleh negara-negara di benua Afrika. Di benua ini, pendapatan per kapita rata-rata negara masih berada di bawah USD 2.000 per tahunnya. Sementara, di bagian lain kita bisa lihat, bahwa Indonesia termasuk middle income, dan memiliki pendapatan per kapita USD 4.000 per tahun.
Dari negara-negara berpendapatan per kapita rendah di benua Afrika ini kita bisa mengetahui, bahwa negara seperti Burundi, Afrika Tengah, Chad, dan Nigeria justru merupakan negara dengan rasio utang yang rendah. Artinya, negara miskin justru berkorelasi tinggi dengan utang yang rendah.
Dari sini kita bisa melihat dua kemungkinan: negara tersebut enggan meminjam, atau bisa jadi kesulitan mendapatkan pinjaman.
Well, kalau melihat statusnya sih, seharusnya kita bisa menebak mana jawaban yang lebih tepat.
Sekarang, mari kita bandingkan dengan negara-negara maju. Dari sekian banyak anggota G20, negara-negara seperti yang ada di Uni Eropa, juga Amerika Serikat dan Jepang memiliki rasio utang yang luar biasa besar. Menariknya, Indonesia justru merupakan salah satu negara yang memiliki utang paling rendah di antaranya.
Jadi, utang apakah menjadi isu di sini? Akankah utang pemerintah yang dikatakan Rp6.000 triliun ini bisa membuat negara kita bangkrut? Juga soal utang BUMN yang katanya disembunyikan, akankah menjadi bom waktu utang?
Apa Sih Isu Utama Negara Kita?
Dari fakta-fakta di atas, kita bisa menarik kesimpulan, bahwa negara-negara maju memiliki korelasi tinggi dengan rasio utang yang besar.
Faktanya (lagi), utang menjadi faktor penting dalam struktur permodalan dalam membangun negara. Selama utang dapat dikelola dengan baik, artinya manageable, maka utang merupakan alat ungkit yang dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Kalau begitu, utang sebanyak Rp6.000 triliun seharusnya bukan menjadi isu utama. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi masalah utama?
Inilah data yang tak pernah dipublikasikan oleh pemerintah, ataupun dibahas di media-media. Hal yang menjadi masalah bukan utang, tetapi bahwa pemerintah Indonesia kekurangan modal.
Kita lihat dari chart belanja pemerintah Indonesia, yang dikenal dengan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara, atau APBN, dibandingkan GDP-nya di antara negara lain. Paling kecil juga, bukan?
Mengapa bisa demikian? Jawabannya simpel saja, karena rasio penerimaan negara juga menjadi salah satu yang terkecil.
Pada umumnya, kontribusi pemasukan besar suatu negara adalah dari pajak. Termasuk juga Indonesia, yang sekitar 80% dikontribusikan dari pajak. Ya, ini tidak berlaku buat negara kaya minyak, seperti halnya Arab Saudi dan Brunei Darussalam sih. Indonesia kan salah satu anggota OPEC? Iya, dulu.
Lagi pula, Indonesia adalah negara dengan penduduk keempat terbanyak di dunia. Ada 200 juta lebih penduduk Indonesia yang membutuhkan pekerjaan dan penghidupan. Sungguh tantangan yang tidak mudah, harus mengontrol negara dengan penduduk sebesar ini sementara modalnya terbatas.
Bukan karena negara kita terlalu banyak pencuri dan koruptor juga sih. Toh, korupsi merupakan bagian dari kemiskinan. Negara-negara miskin itu adlaah negara yang paling korup. Indonesia juga belum sembuh dari penyakit satu ini. Namun, kita harus menerimanya sebagai bagian dari perjalanan kita untuk menjadi negara maju. Realistis saja, hampir mustahil untuk dibuat sampai tidak ada korupsi.
Bagaimana Cara Menambah Modal?
Dari tahun ke tahun, rasio pendapatan pemerintah Indonesia nyatanya semakin kecil. Akibatnya, bujet anggaran juga semakin terbatas untuk dapat dikontribusikan ke perekonomian. Dengan demikian, pemerintah harus memutar otak untuk dapat menemukan cara demi mendorong kemajuan perekonomian dengan anggaran yang terbatas.
Menambah permodalan baru idealnya dapat ditempuh dengan 2 cara, yakni dari utang dan dari kepemilikan, dengan mengundang investasi dari pihak asing ke dalam negeri.
Utang sudah dilakukan, tetapi untuk menambah lagi pastinya harus dipikirkan dengan sebaik-baiknya, karena ada batasannya juga. Secara rasio debt to GDP, Indonesia memang masih lebih baik daripada negara lain. Tetapi, utang ibarat pedang bermata dua, bisa jadi membantu tetapi tak jarang malah melukai. Pemerintah juga sadar akan risiko ini.
Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan opsi kedua. Hal ini dapat dilihat dari upaya dan sikap pemerintah yang mati-matian menggolkan Omnibus Law di tahun 2020 lalu. Juga mendirikan Sovereign Wealth Fund, atau yang dikenal dengan Indonesia Investment Authority (INA), yang mirip dengan Temasek-nya Singapura atau CIC-nya Tiongkok.
Cara ini diharapkan dapat mengundang para investor luar negeri menanamkan modal ke sektor riil di Indonesia. Proses ini dikenal dengan Foreigh Direct Investment (FDI). Dengan demikian, harapannya enggak hanya dapat membawa modal masuk ke Indonesia, tetapi juga bisa sharing knowledge dan teknologi dengan Indonesia.
Upaya Pemerintah Sejauh Ini Masih Bermasalah
Sering banget kita dengar orang mengeluhkan pemerintah yang banyak utang, atau pemerintah pro Tiongkok, kita dijajah Tiongkok, dan seterusnya. Padahal, secara big picture, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indoensia adalah mengejar pertumbuhan ekonomi, supaya masyarakatnya semakin makmur.
Kita meski maklum, bahwa tak ada proses yang sempurna. Semua tentu ada risikonya; utang memiliki risikonya sendiri, implementasi FDI belum berjalan dengan baik, jumlah TKA masih terlalu banyak, transfer knowledge juga belum berjalan dengan baik, dan seabrek masalah yang lain.
Pasalnya, memang tidak ada proses yang bisa berjalan sempurna dan mulus tanpa masalah. Tapi, bukan berarti kita lantas berhenti untuk melangkah maju kan?
Sama halnya seperti korupsi. Orang sering menggerutu, seandainya enggak ada korupsi, Indonesia pasti sudah maju, sudah kaya. Itu betul, tetapi ya balik lagi, tak ada proses yang sempurna. Negara-negara di Afrika jauh lebih korup dari kita. Yang namanya negara berkembang juga tak akan jauh dari korupsi. Tapi ya masa kita mau menunggu masalah korupsi kelar, baru ekonomi dibangun? Keburu mati semua dong.
So, mari kita lihat dari bagaimana adanya, bukan dari idealnya saja.
Dari sini kita bisa mengetahui, bahwa masalah pemerintah Indonesia sebenarnya adalah kekurangan uang. Pemasukannya kecil, karena itu harus terus menambah permodalan dengan menambah utang dan mengundang FDI masuk ke dalam negeri.
Memang masih banyak kekurangan ini dan itu, tetapi pemerintah telah berusaha dengan keras dan baik. So, kenapa enggak kita dukung, supaya ekonomi kita semakin maju dan makmur? Betul?
